AMBON,TrendMaluku.com – Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan Polda Maluku dan jajaran resmi mengalami pergantian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026. Senin, (31/8/2026).
Pergantian tersebut mencakup empat Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku serta tiga Kapolres jajaran. Mutasi meliputi sejumlah jabatan strategis di bidang sumber daya manusia, kepolisian perairan, pendidikan, kebijakan pimpinan hingga kepemimpinan kewilayahan.
Empat PJU yang mengalami pergantian yakni Karo SDM Polda Maluku, Dirpolair Polda Maluku, Ka SPN Polda Maluku dan Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Maluku.
Sementara tiga Kapolres yang berganti masing-masing Kapolres Buru, Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) dan Kapolres Seram Bagian Timur (SBT).
Pada posisi Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M., mendapat penugasan sebagai Karo SDM Polda Lampung. Jabatan Karo SDM Polda Maluku selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Dicky Irawan Kesuma, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Psikolog Kepolisian Madya Tk. II SSDM Polri.
Di bidang kepolisian perairan, Dirpolair Polda Maluku Kombes Pol. Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si., mendapat penugasan sebagai Navigator Laut Madya Tk. II Baharkam Polri.
Posisi Dirpolair Polda Maluku selanjutnya diisi Kombes Pol. Welly Djatmiko, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Kaltim.
Selanjutnya, Ka SPN Polda Maluku Kombes Pol. Romi Agusriansyah, S.I.K., mendapat penugasan sebagai Assessor SDM Kepolisian Madya Tk. III SSDM Polri.
Jabatan Ka SPN Polda Maluku selanjutnya diemban AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Jambi Polda Jambi.
Sementara Kombes Pol. Rustanto, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Maluku, mendapat penugasan sebagai Dirpamobvit Polda Kalbar.
Tiga Kapolres Berganti
Mutasi juga membawa perubahan pada tiga jabatan Kapolres jajaran Polda Maluku.
Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., mendapat penugasan sebagai Pamen Polda Maluku. Jabatan Kapolres Buru selanjutnya diisi AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat Kapolres SBB.
Posisi Kapolres SBB selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Refindo Pradikta Rulando, S.I.K., M.A.P., C.L.M.A., yang sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara Ditpolitik Baintelkam Polri.
Sementara Kapolres SBT AKBP Alhajat, S.I.K., mendapat penugasan sebagai Kabagdalops Roops Polda Maluku.
Jabatan Kapolres SBT selanjutnya diisi AKBP Ricky Pranata Vivaldy, S.P., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubdenperintis I Denperintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.
Pergantian pada tiga satuan kewilayahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan di tingkat Polres sekaligus meningkatkan kemampuan jajaran dalam merespons dinamika keamanan dan kebutuhan pelayanan masyarakat di masing-masing wilayah.
Kapolda: Jabatan Boleh Berganti, Pengabdian Tidak Boleh Berhenti
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas di lingkungan Polda Maluku dan jajaran.
Menurutnya, para pejabat tersebut telah memberikan kontribusi melalui dedikasi dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat yang telah melaksanakan tugas di Polda Maluku dan jajaran. Dedikasi, loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dadang.
Kepada pejabat yang mendapat penugasan baru, Kapolda menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan profesionalisme.
“Jabatan boleh berganti, tetapi pengabdian tidak boleh berhenti. Apa yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Apa yang masih kurang harus dievaluasi dan diperbaiki. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika masyarakat semakin merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan,” tegasnya.
Kapolda juga meminta pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah dan masyarakat, serta membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Maluku memiliki karakter wilayah kepulauan dengan tantangan yang tidak sederhana. Diperlukan kepemimpinan yang mampu bergerak cepat, membangun koordinasi dan memastikan pelayanan kepolisian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Saya berharap pejabat yang baru dapat menjawab tantangan tersebut dengan kerja nyata,” katanya.
Jaga Kesinambungan Organisasi
Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus mekanisme pembinaan karier dan pemenuhan kebutuhan organisasi.
“Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus pembinaan karier personel. Setiap penugasan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab,” ujar Jemi.
Ia menekankan bahwa pergantian pejabat harus dipandang sebagai bagian dari kesinambungan organisasi. Program yang telah berjalan dengan baik perlu diteruskan, sementara evaluasi dan inovasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
“Yang harus dijaga adalah kesinambungan organisasi. Pejabat yang baru diharapkan dapat melanjutkan program yang sudah baik, melakukan evaluasi dan menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan satuan kerja maupun wilayah penugasan,” katanya.
Menurut Jemi, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi perkembangan tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.
“Kualitas organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, pembinaan personel, peningkatan kompetensi dan profesionalisme harus terus menjadi perhatian dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Tantangan Maluku sebagai Wilayah Kepulauan.
Pergantian tujuh pejabat tersebut berlangsung dalam konteks kebutuhan penguatan pelayanan kepolisian di Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Sebaran pulau, kondisi transportasi antarpulau, wilayah pesisir serta keberagaman karakter masyarakat membutuhkan pola kerja kepolisian yang adaptif, koordinatif dan responsif.
Pada fungsi kepolisian perairan, penguatan kepemimpinan dinilai penting untuk mendukung keamanan aktivitas masyarakat di laut, termasuk masyarakat pesisir dan pengguna transportasi perairan.
Sementara pada fungsi pendidikan, SPN memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Polri yang profesional, berintegritas dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas kepolisian.
Di tingkat kewilayahan, Kapolres menjadi ujung tombak organisasi dalam menerjemahkan kebijakan Polri agar dapat menjawab kebutuhan keamanan dan pelayanan masyarakat secara langsung.
Karena itu, pergantian Kapolres Buru, SBB dan SBT diharapkan semakin memperkuat kemampuan jajaran dalam menjaga situasi kamtibmas, meningkatkan pelayanan publik dan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Humas: Mutasi Bagian dari Pembinaan Karier.
Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan pergantian empat PJU dan tiga Kapolres tersebut merupakan bagian dari mutasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026.
“Pergantian empat PJU dan tiga Kapolres jajaran Polda Maluku ini merupakan bagian dari mutasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026. Mutasi merupakan dinamika organisasi sekaligus bagian dari pembinaan karier untuk memastikan kebutuhan organisasi dapat berjalan secara optimal,” ujar Rositah.
Menurutnya, setiap pejabat yang mendapat amanah baru membawa pengalaman dan kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap satuan kerja maupun wilayah penugasannya.
“Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera beradaptasi, memahami karakteristik satuan kerja dan wilayah, serta membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan Polri yang profesional, humanis, responsif dan berkeadilan,” katanya.
Rositah menegaskan, karakteristik geografis Maluku membutuhkan kemampuan kepemimpinan dan koordinasi yang kuat.
“Maluku adalah wilayah kepulauan. Tantangan pelayanan kepolisian bukan hanya bagaimana hadir di daratan, tetapi juga bagaimana menjangkau masyarakat di pulau-pulau, wilayah pesisir dan kawasan yang memiliki akses berbeda. Karena itu, penguatan kepemimpinan dan organisasi menjadi sangat penting agar kehadiran Polri dapat dirasakan secara merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pergantian pejabat tidak mengubah komitmen Polda Maluku dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan boleh berganti, tetapi komitmen pelayanan kepada masyarakat harus tetap sama. Setiap pejabat yang mendapat amanah memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dan masyarakat,” tegasnya.
Mutasi tujuh pejabat tersebut menjadi bagian dari regenerasi dan dinamika organisasi Polri. Para pejabat yang meninggalkan Maluku membawa pengalaman dan kontribusi selama menjalankan tugas, sementara pejabat baru diharapkan melanjutkan capaian yang telah dibangun sekaligus menghadirkan inovasi sesuai tantangan penugasan.
Pergantian empat PJU dan tiga Kapolres bukan sekadar perubahan nama dalam struktur organisasi. Di balik setiap penugasan terdapat tuntutan untuk menjaga kesinambungan tugas, meningkatkan profesionalisme personel dan memastikan pelayanan kepolisian semakin dekat dengan masyarakat.
Dengan kepemimpinan baru pada sejumlah posisi strategis, Polda Maluku dan jajaran berkomitmen melanjutkan pelaksanaan tugas secara profesional, humanis dan responsif.
“Jabatan boleh berganti, tetapi amanah pengabdian tetap sama memperkuat organisasi, menjaga keamanan dan memastikan kehadiran Polri semakin nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku,” pungkasnya. (TM-01).
About The Author
