SBB,- TrendMaluku.com – Kemarau panjang yang diduga dipicu fenomena El Nino berdampak serius terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Tanaman pangan, hortikultura hingga tanaman perkebunan tahunan seperti pala, cengkeh dan kelapa dilaporkan mengalami kekeringan hingga mati.
Petani tanaman perkebunan asal SBB, Yudin Hitimala, mengatakan kondisi kekeringan mulai dirasakan sejak Februari 2025 ketika hujan mulai berkurang. Kondisi semakin parah pada April dan Mei, saat petani mulai rutin mengangkut air secara manual untuk menyiram tanaman.
“Sudah sekitar enam bulan petani harus rutin mengangkut air menggunakan jeriken dengan tenaga manusia untuk menyiram tanaman. Jaraknya ada yang mencapai 200 meter hingga satu kilometer,” kata Yudin.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani kini bukan hanya kekeringan, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah SBB.
Kebakaran tersebut, kata dia, turut melahap lahan pertanian milik masyarakat dan tanaman perkebunan yang telah dirawat selama bertahun-tahun.
Ia menyebut kebakaran dan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Huamual, Kairatu, Kairatu Barat, Taniwel, Seram Barat hingga Huamual Belakang.
Khusus di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Yudin memperkirakan sekitar 20.000 pohon cengkeh, pala dan kelapa telah mati akibat kekeringan maupun terbakar.
“Terakhir, api masih membakar hutan dan lahan milik warga di sekitar Dusun Masika Jaya, Dusun Titimandiri, Dusun Hanunu, Desa Alang hingga wilayah lahan dan hutan Desa Waesala,” ujarnya.
Yudin menilai kondisi tersebut merupakan musibah bagi masyarakat petani. Namun, menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan petani menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran secara sendiri-sendiri.
Ia mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam menangani kebakaran maupun membantu petani yang kesulitan mendapatkan air untuk menyelamatkan tanaman.
“Ketika kebakaran hutan terjadi, di mana perhatian pemerintah untuk mendatangkan tim pemadam kebakaran? Ketika petani harus berjalan kaki membawa air untuk menyiram tanaman, di mana kepedulian pemerintah?” katanya.
Padahal, lanjut Yudin, kebutuhan petani di lapangan relatif sederhana. Petani, kata dia, hanya membutuhkan mesin pompa air kecil dan selang untuk menyalurkan air dari sumber terdekat menuju lahan pertanian.
Ia juga mempertanyakan belum adanya pendataan secara menyeluruh terhadap tanaman dan lahan pertanian masyarakat yang terdampak kekeringan maupun kebakaran.
“Kalau publik tidak percaya, silakan tanyakan kepada pemerintah berapa pohon pala, cengkeh dan kelapa yang sudah mati serta berapa luas lahan masyarakat yang terbakar. Saya yakin pemerintah tidak akan bisa menjawab karena data itu memang tidak ada,” ujarnya.
Soroti Wacana Hilirisasi.!
Di tengah kondisi tersebut, Yudin juga mengkritisi wacana hilirisasi komoditas pertanian yang terus digaungkan pemerintah di berbagai daerah di Maluku.
Ia menilai agenda hilirisasi akan sulit diwujudkan apabila pemerintah tidak terlebih dahulu memastikan keberlangsungan tanaman perkebunan dan melindungi lahan petani dari ancaman kekeringan maupun kebakaran.
Menurutnya, sejumlah daerah saat ini tengah mendorong hilirisasi komoditas unggulan masing-masing, mulai dari cengkeh, pala, kelapa, sagu, singkong hingga produk turunan aren.
“Bagaimana kita bicara hilirisasi kalau tanaman perkebunan masyarakat justru banyak yang mati akibat kekeringan dan kebakaran?” ujarnya.
Ia mengingatkan tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh dan kelapa membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali mencapai usia produktif apabila harus dilakukan penanaman ulang.
Karena itu, menurut Yudin, kerusakan tanaman perkebunan akibat kekeringan dan kebakaran tidak hanya berdampak terhadap pendapatan petani saat ini, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.
Ia berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, mengidentifikasi tingkat kerusakan, serta memberikan dukungan kepada petani terdampak.
Yudin juga menyoroti minimnya perhatian lembaga legislatif terhadap kondisi petani yang terdampak kekeringan dan kebakaran.
“Selama ini hampir tidak ada anggota DPRD, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, yang berbicara serius mengenai penderitaan petani akibat kondisi ini,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena sektor pertanian memiliki peran penting terhadap perekonomian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Petani jangan hanya dicari ketika pemerintah membutuhkan data produksi atau ketika bicara hilirisasi. Saat tanaman dan lahan mereka terbakar serta mengalami kekeringan, pemerintah juga harus hadir,” pungkasnya. (TM-03).
About The Author
