IMG_20261003_103541

DOBO,- TrendMaluku.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepulauan Aru menyiapkan empat langkah strategis untuk mengatasi stagnasi mutu pendidikan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti. Evaluasi kepala sekolah, penataan distribusi guru, pembenahan data pendidikan, serta penguatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi sasaran utama.

Kepala Dinas Dikbud Kepulauan Aru, Aris Gainau, mengatakan pembenahan tersebut diperlukan untuk menjawab persoalan mendasar yang selama ini menghambat penyelenggaraan pendidikan, terutama ketimpangan tenaga pengajar dan lemahnya pengelolaan administrasi berbasis digital.

Hal itu disampaikan Gainau dalam keterangan pers yang diterima media TrendMaluku.com, Sabtu, (3/10/2026).

“Sehebat apa pun organisasi, tata kelola itu ada di pucuk pimpinan. Oleh karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengevaluasi seluruh kepala sekolah. Jika empat hal ini tidak diperbaiki, pendidikan di daerah ini tidak akan berkembang,” tegasnya.

Gainau mengungkapkan, persoalan kekurangan guru masih terjadi di sejumlah sekolah dalam waktu yang cukup panjang. Berdasarkan data Dikbud, SD Siya dilaporkan tidak memiliki guru selama tiga tahun, SD Warloy selama 1,5 tahun, dan SD Kobamar selama satu tahun.

Sementara itu, sejumlah sekolah lainnya mengalami kekosongan tenaga pengajar selama tiga hingga lima bulan.

“Masyarakat datang mengeluh karena anak-anak tidak diajar. Distribusi guru memang belum tertata rapi,” ungkapnya.

Evaluasi 227 Kepala Sekolah.!

Langkah pertama yang disiapkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap 227 kepala sekolah, terdiri atas 170 kepala sekolah dasar (SD) dan 57 kepala sekolah menengah pertama (SMP).

Evaluasi ini diarahkan untuk membenahi kepemimpinan dan tata kelola sekolah. Gainau memastikan perubahan akan dilakukan tanpa pandang bulu setelah dirinya memperoleh dukungan penuh dari Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.

“Saya menyampaikan langsung kepada Bupati: jika saya melakukan perubahan, pasti ada yang keberatan. Apakah Bapak mendukung? Beliau menjawab: dukung sepenuhnya,” ujar Gainau.

Penataan Guru, Tak Menunggu Redistribusi.!

Langkah kedua adalah menata kembali distribusi tenaga pengajar agar sekolah yang mengalami kekurangan guru segera mendapatkan perhatian.

Dikbud memperkirakan redistribusi kuota guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan turun pada November 2026, sedangkan surat keputusan penempatan baru diperkirakan terbit pada Januari 2027.

Namun, pemerintah daerah tidak ingin persoalan kekurangan guru terus berlarut-larut. Sambil menunggu proses redistribusi, penempatan langsung dilakukan atas perintah Bupati, termasuk pengiriman dua guru ke SD Siya.

“Jika menunggu proses redistribusi terlalu lama, kami ambil jalan cepat. Bupati menerbitkan SK, dan kami antar langsung gurunya ke sekolah,” jelasnya.

Rekrut Operator Lokal, Benahi Dapodik dan BOS.!

Langkah ketiga dan keempat menyasar pembenahan tata kelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta pengelolaan dana BOS melalui aplikasi Arkas.

Gainau menilai keterbatasan kemampuan sebagian kepala sekolah dalam mengoperasikan sistem digital berdampak pada administrasi pendidikan. Selama ini, pengelolaan Dapodik bahkan kerap ditumpuk kepada satu petugas yang menangani lima hingga 20 sekolah sekaligus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dikbud berencana merekrut operator Dapodik dan Arkas dari lulusan lokal yang memiliki kemampuan teknologi informasi.

Operator akan ditempatkan di setiap sekolah dan pembiayaannya dialokasikan melalui dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikbud menargetkan pada Januari 2027 seluruh sekolah telah memiliki dua operator khusus, masing-masing menangani Dapodik dan Arkas.

Melalui langkah ini, kepala sekolah diharapkan lebih terbantu dalam urusan administrasi dan pengelolaan keuangan, sedangkan guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utama dalam proses belajar mengajar.

Gainau mengakui pembenahan pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan. Namun, ia memastikan empat agenda tersebut menjadi arah perbaikan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Aru.

“Perubahan mungkin tidak terjadi seratus persen seketika, namun arah perbaikan sudah pasti. Saya optimis pendidikan di Kepulauan Aru akan membaik,” pungkasnya. (TM-02).

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.Ruas yang wajib ditandai *