AMBON,TM.iNutGroup.com — Masyarakat Maluku diajak untuk melihat secara jernih dan objektif dua isu yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni persoalan yang melibatkan Walpri Gubernur Maluku, Rahim, serta dugaan pelanggaran etika yang menyeret nama Sekretaris Pribadi (Sespri) Gubernur Maluku, Abraham Corneles Gainau.
Ajakan tersebut muncul di tengah dinamika opini publik yang berkembang sejak 17 hingga 19 Agustus 2026. Perdebatan mengenai persoalan Walpri Rahim dinilai semakin meluas dan mendapat perhatian besar di ruang publik.
Sejumlah pihak menilai narasi terkait persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional dan tidak dikembangkan menjadi sentimen yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Tidak membenarkan ucapan atau sikap yang dianggap tidak pantas, baik di ruang publik maupun ruang formal pemerintahan. Namun, persoalan juga harus dilihat secara utuh dan proporsional,” demikian pandangan yang disampaikan terkait dinamika tersebut.
Dalam sejumlah rekaman yang beredar di ruang publik, Rahim disebut telah memberikan klarifikasi mengenai penyampaiannya. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada individu tertentu dalam situasi tertentu.
Klarifikasi itu dinilai perlu menjadi bagian dari pertimbangan publik sebelum menarik kesimpulan secara menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai dugaan pelanggaran etika yang melibatkan Abraham Corneles Gainau. Informasi mengenai persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait perilaku serta etika yang bersangkutan dalam lingkungan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah merespons persoalan tersebut dengan menyampaikan bahwa yang bersangkutan dibebastugaskan.
Namun, publik masih menunggu penjelasan lebih rinci mengenai status pembebastugasan, ruang lingkup pemeriksaan, proses yang sedang dilakukan, serta langkah selanjutnya untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara transparan dan akuntabel.
Kondisi tersebut dinilai penting agar perhatian publik tidak hanya terfokus pada satu persoalan, sementara persoalan lain yang juga menyangkut etika dalam lingkungan pemerintahan luput dari pengawasan.
Pemerintah Provinsi Maluku didorong memberikan penjelasan yang tegas dan komprehensif terkait proses penanganan dugaan pelanggaran etika tersebut.
Transparansi dinilai diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi maupun persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap dua persoalan yang sama-sama menjadi perhatian masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di media sosial maupun ruang publik. Setiap informasi yang beredar perlu dikonfirmasi dan diverifikasi sebelum dijadikan dasar dalam memberikan penilaian.
Pemerintah Provinsi Maluku dinilai memiliki perangkat dan mekanisme untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, serta pemeriksaan terhadap setiap persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Karena itu, proses penanganan kedua persoalan tersebut diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Maluku juga diharapkan dapat mengawal kedua persoalan tersebut secara bersamaan tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang masih dalam proses klarifikasi atau pemeriksaan.
