SBB,- TrendMaluku.com – Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diminta segera mengambil langkah konkret untuk membantu petani perkebunan yang terdampak kemarau panjang di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten SBB.
Ribuan hingga puluhan ribu tanaman perkebunan dilaporkan mengalami kekeringan, bahkan sebagian terbakar akibat api, sementara petani harus berjuang selama berbulan-bulan untuk mendapatkan air.
Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap wacana hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Pasalnya, hilirisasi dinilai sulit diwujudkan apabila ketersediaan bahan baku dari komoditas perkebunan, seperti pala dan cengkeh, justru terancam akibat kekeringan dan kebakaran.
Angkatan Muda Muhammadiyah, Yudin Hitimala, mengatakan pemerintah tidak hanya berbicara tentang hilirisasi, tetapi juga memprioritaskan penyelamatan tanaman perkebunan yang saat ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Pemerintah tidak hanya berbicara tentang hilirisasi, tetapi juga memprioritaskan penyelamatan tanaman perkebunan yang saat ini menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, petani sudah berbulan-bulan bekerja keras mengangkut air menggunakan jeriken setiap pagi dan sore untuk menyiram tanaman. Namun, upaya tersebut semakin sulit dilakukan karena keterbatasan tenaga dan sarana pendukung.
Pemerintah, kata dia, mulai dari tingkat desa/negeri hingga pusat, diminta segera menyalurkan bantuan mesin alkon dan selang kepada kelompok tani agar penyiraman dapat dilakukan lebih efektif dan mengurangi beban petani.
“Bagaimana hilirisasi mau terpenuhi kalau komoditas yang akan diolah mayoritas sudah kering dan terbakar? Lalu mau produksi menggunakan bahan baku apa,”? Ujarnya. Kamis, (1/10/2026).
Lebih lanjut, penyelamatan tanaman perkebunan tidak bisa ditunda. Jika tanaman pala yang sudah ada mati dan petani harus memulai penanaman baru, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, untuk mencapai produksi maksimal.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan program bantuan dengan kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat. Bantuan bibit pala dan cengkeh memang penting, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tanaman yang sudah tumbuh justru tidak mampu bertahan menghadapi kemarau.
“Barang ini seng bisa dengan doa saja. Harus ada usaha dan upaya. Petani sudah berbulan-bulan pikul air untuk menyiram tanaman, tetapi pemerintah belum terlihat memberikan bantuan mesin alkon dan selang,” tegasnya.
Ia bahkan menyindir wacana hilirisasi yang dinilai terlalu jauh dari persoalan mendesak di lapangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan tanaman perkebunan masyarakat tetap hidup sebelum membicarakan pengembangan industri pengolahan.
Soroti Perbedaan Perhatian Terhadap Petani Perkebunan dan Petani Sawah.!
Selain persoalan kekeringan, ia juga mempertanyakan perbedaan perhatian pemerintah terhadap petani padi dan petani perkebunan lokal.
Ia mencontohkan persoalan ancaman krisis air yang dihadapi petani padi di Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Ketika petani menyampaikan terkait ketersediaan air di lahan persawahan, pemerintah langsung mengambil langkah untuk membangun sumur bor dengan anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Namun, menurutnya, perbaikan jaringan irigasi yang sudah tersedia berpotensi meningkatkan debit air dan menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, petani perkebunan lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat adat Alifuru disebut telah berjuang hampir lima bulan mengangkut air secara manual untuk menyelamatkan tanaman mereka, namun hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan mengapa kedua kelompok petani tersebut seolah mendapatkan perlakuan berbeda, padahal sama-sama masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dan sama-sama memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.
“Petani padi dan petani perkebunan itu sama-sama umat manusia dan sama-sama rakyat. Kontribusi suara dalam pemilu juga sama, satu orang satu suara. Tetapi mengapa keadilan justru berpihak miring di atas timbangan?” ujarnya.
Ia menambahkan, pengadaan mesin alkon bagi kelompok tani perkebunan dapat menjadi salah satu langkah cepat dan relatif hemat anggaran dibandingkan pembangunan infrastruktur air berskala besar.
“Dengan perkiraan harga mesin alkon sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per unit, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pengadaan dan distribusi alat tersebut untuk membantu kelompok tani yang paling terdampak,” kata Hitimala.
Bantuan air dari pemerintah, lanjutnya, diharapkan disertai selang dan pengaturan penggunaan sumber air agar penyiraman dapat dilakukan secara kolektif dan lebih efisien.
Selanjutnya, di tengah situasi tersebut, pemerintah juga diminta mengevaluasi prioritas program pertanian agar bantuan tidak hanya berorientasi pada penanaman baru, tetapi juga pada perlindungan tanaman produktif yang sudah ada.
Ia berharap pemerintah segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi perkebunan masyarakat dan mengambil langkah penyelamatan sebelum dampak kemarau semakin meluas.
Terakhir, hilirisasi seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan produksi di tingkat petani. Tanpa ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, rencana pengembangan industri pengolahan komoditas perkebunan berisiko tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. (TM-03).
About The Author
