DOBO,- TrendMaluku.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru resmi meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), pada Kamis, (17/9/2026).
Peluncuran sistem tersebut menjadi langkah Pemkab Kepulauan Aru dalam mendorong transformasi digital sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Irma, Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara, Syahrisal Imbar, Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan dan anggota DPRD, wakil bupati Kepulauan Aru, Pimpinan Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara Cabang Dobo beserta jajaran, Plh. Sekretaris Daerah, Staf Ahli bupati, Asisten Sekda, serta para pimpinan perangkat daerah.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam sambutannya mengatakan penerapan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI merupakan bagian penting dari modernisasi tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, integrasi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap proses pencairan anggaran belanja daerah, terutama dalam aspek efisiensi waktu dan biaya.
Sistem digital ini memungkinkan proses birokrasi tatap muka dikurangi, penggunaan dokumen berbasis kertas ditekan melalui penerapan paperless, serta mempercepat penerbitan SP2D hingga pencairan dana.
“Melalui integrasi SP2D Online pada SIPD RI ini, proses pencairan dana anggaran belanja daerah akan membawa dampak positif yang signifikan,” ujar Timotius.
Selain efisiensi, penerapan sistem tersebut diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahapan pencairan dapat dipantau secara lebih cepat dan terukur sehingga membantu meminimalkan kesalahan administrasi maupun risiko penyimpangan.
Integrasi sistem juga dinilai dapat meningkatkan akurasi data keuangan. Rekonsiliasi data antara kas daerah dan perbankan diharapkan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih presisi.
Bupati Instruksikan OPD Beradaptasi
Bupati Timotius Kaidel meminta seluruh kepala perangkat daerah segera beradaptasi dengan penerapan sistem baru tersebut.
Ia menekankan pentingnya ketelitian, kerapian administrasi, serta kedisiplinan dalam jadwal pengajuan dokumen keuangan agar implementasi SP2D Online berjalan optimal.
“Segera beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Tingkatkan ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan jadwal pengajuan dokumen keuangan,” tegasnya.
Sementara kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati meminta pendampingan dilakukan secara berkelanjutan.
BPKAD juga diminta melakukan evaluasi secara berkala dan memastikan setiap kendala teknis yang muncul di lapangan dapat ditangani dengan cepat.
Apresiasi untuk Bank Maluku Maluku Utara.!
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada PT Bank Maluku Maluku Utara sebagai bank mitra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Ia menilai keberhasilan implementasi SP2D Online tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan yang optimal.
“Kami berharap dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan dapat terus terjaga secara optimal,” kata Timotius.
Bupati menegaskan, keberhasilan penerapan sistem membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BPKAD, perangkat daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak perbankan.
“Acara Peluncuran SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilaunching,” pungkas Timotius. (TM-01).
About The Author
