AMBON,- TrendMaluku.com – Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Versi 6, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dan BMN di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI, Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum., dan dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., bersama jajaran Kejati Maluku.
Turut hadir Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H., para Kasubbag pada Kejati Maluku, Kasubagbin se-Maluku, serta pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa dan operator BMN yang mengikuti kegiatan secara daring.
Kajati Maluku Rudy Irmawan mengapresiasi Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI yang memilih Maluku sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Biro Perlengkapan yang telah memilih Maluku sebagai tempat kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kesempatan baik bagi kami untuk berbicara langsung mengenai kebutuhan dan kendala satuan kerja, sekaligus belajar dari pengalaman dan penjelasan yang akan disampaikan hari ini,” ujar Rudy.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk mencocokkan administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu diperlukan guna mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan.
Rudy juga meminta seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di satuan kerja masing-masing.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita memperoleh kesempatan untuk mencocokkan catatan dengan keadaan yang sebenarnya. Saya mengajak Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan pada Kejaksaan Tinggi Maluku, para Kasubagbin di wilayah Maluku, pejabat fungsional pengadaan barang/jasa, serta operator BMN untuk mengikuti seluruh sesi dengan perhatian penuh,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi utama, antara lain pengenalan Aplikasi LPSE Versi 6, fitur dan mekanisme penggunaannya, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Selain itu, disosialisasikan pengelolaan BMN, khususnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028.
Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan administrasi, proses pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan BMN pada satuan kerja di wilayah Maluku. Forum tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan konsultasi untuk membahas kendala sekaligus mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, memperbaiki perencanaan kebutuhan BMN, serta memperkuat tata kelola yang tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Hadir mendampingi Kepala Biro Perlengkapan Kejagung RI, di antaranya Kabag Pengelolaan BMN Rini Triningsih, S.H., M.Hum., Kasubag Penilaian Weni Kuswardani, S.Kom., S.H., M.H., Kasubag Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., M.H., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Nanang Suherman, S.T., Penelaah Teknis Kebijakan Jarot Raharjo, serta Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Viona Rosaline Christabella, S.A.B.
Kejati Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana, serta BMN sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI. (TM-02).
About The Author
