AMBON,- TrendMaluku.com – Karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut kesiapsiagaan yang cepat, terpadu dan lintas sektoral dalam menghadapi setiap potensi bencana. Gangguan terhadap transportasi udara dan laut, kesehatan masyarakat hingga distribusi logistik dapat berdampak luas terhadap mobilitas dan kehidupan masyarakat.
Berangkat dari kondisi tersebut, Polda Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral bersama unsur TNI, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik, Selasa (8/9/2026).
Rakor yang dipimpin Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., berlangsung di Ruang Rapat PJU Lantai II Polda Maluku. Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat sistem peringatan dini serta memastikan seluruh unsur siap bergerak cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang berdampak terhadap wilayah Maluku.
Rakor dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, BPBD, instansi kesehatan, perhubungan, otoritas penerbangan dan pelayaran, PMI serta sejumlah stakeholder terkait.
Wakapolda Maluku mengatakan, secara geografis Maluku berada di kawasan dengan dinamika aktivitas geologi dan vulkanik yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini.
“Fenomena alam memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya harus dapat kita antisipasi dan diminimalisir. Karena itu, seluruh unsur harus memiliki kesiapan, pola tindak dan pemahaman yang sama dalam melindungi masyarakat,” kata Arif.
Menurutnya, aktivitas vulkanik di kawasan regional menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi sejumlah sektor, terutama keselamatan transportasi, kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.
“Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, gangguan terhadap transportasi udara dan laut dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan. Kita tidak boleh menunggu situasi berkembang, tetapi harus menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” tegasnya.
Wakapolda menekankan koordinasi lintas sektoral sebagai faktor utama dalam menghadapi situasi darurat. Setiap instansi harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu bergerak secara terintegrasi berdasarkan perkembangan situasi dan informasi resmi dari instansi teknis yang berwenang.
Dalam arahannya, terdapat lima langkah strategis yang menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat sistem peringatan dini dan komunikasi melalui pembaruan informasi mengenai kondisi cuaca, arah angin serta potensi sebaran material vulkanik secara berkelanjutan.
Kedua, menyiapkan langkah kontinjensi di sektor transportasi, termasuk alternatif mobilitas masyarakat dan penguatan pengamanan pada titik-titik transportasi apabila terjadi perubahan situasi.
Ketiga, memperkuat perlindungan kesehatan dan edukasi masyarakat melalui kesiapan pelayanan kesehatan, kebutuhan perlindungan diri serta penyebaran informasi yang benar guna mencegah kepanikan dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, melakukan pengecekan kesiapan personel dan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional, peralatan serta logistik yang dapat digunakan dalam penanganan keadaan darurat.
Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektoral dengan menghilangkan sekat koordinasi antarinstansi agar seluruh unsur dapat memberikan perlindungan secara cepat dan maksimal kepada masyarakat.
“Keberhasilan penanganan situasi tidak ditentukan oleh satu institusi. Semua unsur harus bergerak bersama. Rakor ini merupakan wujud komitmen untuk membangun kolaborasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Monang M.Z. Simanjuntak, S.I.K., M.M., menegaskan Rakor tersebut bukan sekadar forum pertukaran informasi, melainkan bagian dari upaya menyatukan pola tindak seluruh instansi dalam menghadapi kemungkinan perkembangan situasi.
“Rakor ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan pola tindak seluruh stakeholder. Setiap unsur harus memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga apabila terjadi perkembangan situasi, respons yang dilakukan dapat berlangsung cepat, terukur dan terkoordinasi,” kata Monang.
Ia menyebut karakter geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan keadaan darurat. Karena itu, kesiapan personel dan sarana pendukung harus terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi.
“Kami terus mendorong agar kesiapan personel, sarana pendukung, jalur komunikasi dan koordinasi antarinstansi dapat berjalan secara optimal. Prinsipnya, setiap potensi situasi harus dapat direspons berdasarkan data dan informasi yang akurat,” katanya.
Dalam rakor tersebut, instansi teknis juga menyampaikan pemaparan mengenai kondisi cuaca, kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan, mitigasi kebencanaan, keselamatan pelayaran, keselamatan penerbangan serta kesiapan pelayanan kesehatan.
Seluruh unsur yang hadir menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Polda Maluku yang menyatukan seluruh stakeholder melalui forum koordinasi tersebut.
Pemerintah daerah menegaskan dukungan terhadap berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai upaya bersama mengantisipasi potensi dampak terhadap aktivitas masyarakat.
“Prinsipnya kita menyiapkan langkah sebelum situasi berkembang. Apa yang dilakukan hari ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat Maluku,” disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, unsur TNI dari Kodam XV/Pattimura, Kodaeral IX dan Lanud Pattimura menyatakan kesiapan mendukung langkah-langkah penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dukungan tersebut mencakup personel, sarana serta kemampuan yang dapat digerakkan dalam operasi kemanusiaan apabila diperlukan.
Kesamaan komitmen tersebut mempertegas pentingnya pendekatan whole of government dan whole of society, di mana penanganan potensi bencana dilakukan melalui kekuatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, instansi teknis dan masyarakat.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, informasi yang tidak benar terkait bencana berpotensi menimbulkan kepanikan dan mengganggu situasi keamanan di tengah masyarakat.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui sumber resmi dari instansi yang memiliki kewenangan. Jangan mudah mempercayai, apalagi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Rositah.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Setiap langkah yang dilakukan akan berdasarkan informasi dan data dari instansi teknis yang berwenang.
Kabid Humas juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap informasi kebencanaan dan segera melaporkan apabila menemukan informasi menyesatkan yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat harus semakin bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai situasi bencana justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Rakor lintas sektoral tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pertukaran informasi serta memastikan kesiapan seluruh sumber daya apabila terjadi perkembangan aktivitas vulkanik yang berdampak terhadap masyarakat Maluku.
Seluruh instansi terkait akan terus melakukan pemantauan berdasarkan informasi dari lembaga teknis yang berwenang dan menyesuaikan langkah kesiapsiagaan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan, kesiapsiagaan bukan sekadar respons terhadap bencana, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas, keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.
Melalui sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan serta memastikan seluruh unsur mampu bergerak cepat, terukur dan terpadu dalam menghadapi setiap potensi ancaman bencana. (TM-01).
About The Author
